Langsung ke isi
Jumat, 13 November 2026 · Dekat tempatmu. Dekat ceritanya.Pedoman · Koreksi
Wisata, kuliner, dan agenda daerah untuk dijelajahi.
Politik

Gibran Mundur dari Wapres: 5 Tahap yang Perlu Dipantau Setelah Surat di Halim

Potret resmi Gibran Rakabuming Raka tahun 2024
Foto: Darwis Triadi & Kementerian Sekretariat Negara / Wikimedia Commons (Domain publik)

JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka disebut mundur dari jabatan wakil presiden pada Rabu (11/11/2026). Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. “[Gibran mundur] betul,” kata Budi saat dikonfirmasi, seperti dilaporkan kumparan.

Bagi pembaca yang ingin mengikuti kelanjutannya, ada beberapa tahap yang patut dipantau. Sampai Rabu malam sekitar pukul 20.30 WIB, belum ada pernyataan resmi Istana, Kementerian Sekretariat Negara, Gibran, maupun Presiden Prabowo Subianto soal surat tersebut.

Pertama, sikap Istana. Suara.com mencatat surat diserahkan saat Gibran bertemu Prabowo yang baru mendarat dari kunjungan kerja di Aceh, di Lanud Halim Perdanakusuma. Hingga pukul 20.22 WIB, menurut Suara.com, belum ada rilis resmi Istana soal sikap final atau tindak lanjut surat itu.

Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta
Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Foto arsip, bukan dokumentasi peristiwa 11 November 2026. Foto: AntaraTV / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

Kedua, proses di DPR dan MPR. Suara.com menulis penyerahan surat secara fisik belum otomatis berarti kursi wakil presiden kosong secara hukum tata negara sebelum diproses di DPR/MPR.

Ketiga, tenggat 60 hari. Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari. Mahfud MD, dikutip Suara.com, menekankan urutannya. “Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya.”

Keempat, perkara di pengadilan. PTUN Jakarta dijadwalkan menggelar sidang lanjutan pembuktian dokumen pendidikan Gibran. Perkara ini berawal dari putusan MK dan MA terkait dokumen penyetaraan SMA yang dipakai untuk pendaftaran Pilpres 2024.

Kelima, Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan HMP sebagai langkah awal pemakzulan. Kelanjutan rapat paripurnanya belum jelas.

Yang belum diketahui antara lain isi surat dan alasan resmi yang tertulis di dalamnya, jam pasti penyerahan, kapan DPR/MPR memprosesnya, serta siapa dua calon pengganti yang akan diusulkan Presiden.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: kumparan, Suara.com, Suara.com (Mahfud MD), Suara.com (PTUN), CNN Indonesia, Wikimedia Commons

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.