Prabowo Tak Tolak Niat Mundur Gibran, Ini Panduan Membaca Kabar dan Tahap Berikutnya
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Penegasan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Agar tidak bingung membaca kabar yang bergerak cepat, berikut hal-hal praktis yang perlu diketahui pembaca.
Pertama, sumber resminya. Informasi ini disampaikan langsung oleh Mensesneg dalam konferensi pers. Prasetyo membenarkan Gibran dan Prabowo bertemu pada Selasa pagi selama kurang lebih 2,5 jam.
Kedua, alasannya. Menurut Prasetyo, Gibran menyatakan niat mundur karena dinamika terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.
Ketiga, sikap Presiden. Prasetyo meluruskan bahwa tidak benar Presiden menolak niat tersebut. Menurut ANTARA, Presiden banyak memberikan saran-saran dalam pertemuan itu.
Keempat, langkah hukum. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kelima, tahap konstitusional. Bila jabatan wakil presiden kosong, MPR wajib bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon usulan Presiden, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Keenam, yang belum ada. Belum ada pengumuman resmi bahwa Presiden menerima pengunduran diri itu, belum ada kepastian soal surat pengunduran diri formal, dan belum ada nama calon pengganti.
Pantau pengumuman resmi Istana dan MPR sebelum membagikan kabar lanjutan.
Suara.com melaporkan, dokumen yang dimaksud berkaitan dengan bukti pendidikan setara SMA, dan Gibran meminta tetap menjabat selama proses pembuktian itu berjalan.
CNBC Indonesia melaporkan, Prasetyo juga menyatakan Istana menghormati Hak Menyatakan Pendapat DPR sebagai proses politik.
Wakil presiden terpilih kemudian bersumpah atau berjanji di hadapan MPR atau DPR sebelum memangku jabatan, sesuai Pasal 9 UUD 1945.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: CNBC Indonesia, ANTARA, CNN Indonesia, JDIH Kementerian Keuangan.
